REPORTASE

29,9 Juta Masyarakat Jateng Terdaftar Sebagai Peserta JKN-KIS

Semarang – Pencapaian kepesertaan JKN-KIS di wilayah Jawa Jawa Tengah ini sudah mencapai 82,3% kalau dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan data dari dinas pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jawa Tengah dari jumlah penduduk 36,3 juta jiwa yang terdaftar sebagai peserta BPJS itu sudah mencapai 29,9 juta, artinya sekitar 82,3% sudah terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan.

“Dari itu bisa saya sampaikan dari 82,309% tersebut yang paling banyak komposisi jenis kepesertaan nya adalah peserta penerima bantuan iuran penerima bantuan (PBI). Iuran ini untuk penerima bantuan iuran pusat sebesar 15,6 juta serta untuk penerima bantuan iuran yang dibiayai APBD sebesar 3,1 juta penduduk selebihnya adalah peserta jenis kepesertaan yang lainnya”. Demikian penjelasan Lucky Hefriat, Asisten Deputi Bidang Monitoring & Evaluasi BPJS Kesahatan Jateng-DIY. Dalam talkshow di MNC Trijaya FM Semarang dengan judul “Update Program JKN-KIS Jateng-DIY” pada hari Selasa (24/09).

Diakui oleh Lucky kepesertaan JKN-KIS di Jateng masih didominasi anggaran dari APBN. Sedangkan jika dari komposisi kepesertaan untuk kabupaten-kota di Jawa Tengah paling banyak adalah di Kota Semarang mencapai 94,6%, lalu diikuti Surakarta sudah mencapai 95,84%, kemudian Kudus 93,5% dan Kabupaten Demak 91,6%. Untuk wilayah-wilayah yang lainnya adalah bervariasi antara 80 sampai 90%.

“Tapi untuk keaktifan warga untuk mendaftarkan diri menjadi peserta JKN KIS atau BPJS Kesehatan mandiri yang paling tinggi di sini ternyata di wilayah kota Surakarta dan kota Semarang, dari data terakhir angkanya kurang lebih sekitar 95,4%”, tambah Lucky.

Terkait dengan rencana kenaikan premi JKN-KIS yang hampir dua kali lipat, Lucky menjelaskan “Sejak pertama berdiri BPJS Kesehatan di tahun 2014, memang besaran iuran yang ditetapkan itu memang belum ideal, dengan hitungan premi secara aktuaria. Karena itu mulai dari berdirinya 2014 sampai sekarang BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran, yang ideal dan sesuai dengan aturannya seharusnya kenaikan premi itu akan ditinjau kembali setiap 2 tahun sekali tetapi sejak tahun 2016 ini masih belum ada penyesuaian-penyesuaian mengenai iuran BPJS Kesehatan sehingga sampai saat ini defisit Kian membengkak, bahkan sudah mengganggu pelayanan rumah sakit dan apotek karena hutang yang kian menumpuk”

Rencana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan mandiri yang besarannya akan ditetapkan oleh Presiden yakni untuk kelas 2 naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu. Iuran kelas 1 naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. Sedangkan kelas 3 dari Rp 25.500, menjadi 42 ribuan.

Merespon keluhan dari pendengar yang menyampaikan keberatan tentang rencana kenaikan premi, Lucky berharap masyarakat untuk melihat dari sisi manfaat yang diterima dibanding dengan biayanya. “Sebetulnya kalau dihitung-hitung untuk iuran yang kelas 3 saja, per harinya peserta bisa menyisihkan Rp 1.000, agar tidak kesulitan untuk melakukan pembayaran iuran perbulannya. Jika nanti dinaikkan menjadi dari Rp 25.500 menjadi sekitar Rp 42.000, Itu juga sebenarnya tidak mencapai Rp 2.000 per hari.” (Juanita/Adm)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close